Oleh : Tommy M J Sihotang
Pemilihan Umum sebentar lagi. Tahun 2009 sudah di depan mata. Apa peran FIP pada momen sebelum Pemilu ini? Menurut saya, FIP membuat suatu wacana yang mengarah kepada pendidikan politik, khusus untuk para pemilih yang nanti sudah terlibat pada ‘pesta rakyat’ itu.
FIP memang tidak ‘terlibat’ pada salah satu partai peserta Pemilu 2009 nanti, tetapi ada baiknya dan sudah seyogyanya menjadi tugas kita memberi semacam opini baru agar para saudara-saudara kita khususnya dan masyarakat di Humbahas benar-benar tahu dan paham akan apa yang dilakukannya pada Pemilu mendatang.
‘Kesalahan’ yang dilakukan para pemilih di daerah Humbahas pada pemilu (pemilihan anggota DPRD dan DPD) sebelumnya semoga tidak terulang kembali, dimana para anggota Dewan yang terpilih belumlah melakukan suatu perubahan yang berarti kalau tidak boleh dikatakan gagal. Sejumlah indikator dan fakta dilapangan berkata bahwa Humbahas yang maju dan sejahtera masihlah pada tataran slogan dan jargon politik. Masyarakat kita bukanlah masyarakat yang bodoh, tetapi kenyataannya kebanyakan belum menyadari hak suara mereka yang mereka berikan pada wakil-wakil rakyat yang terpilih itu sehingga dengan mudah akan ‘membuang suaranya’ kepada oknum wakil rakyat yang bermental korup hanya karena iming-iming. Sebagai akibatnya tidak akan pernah ada perubahan yang diterima. Mungkin saja ada wakil rakyat yang terpilih itu dikategorikan baik yang selalu mengusung aspirasi rakyat, akan tetapi mungkin tidak berdaya menghadapi koalisi yang lebih besar yang selalu mementingkan dirinya dan partainya yang memang mayoritas di kursi Dewan itu, baik di Daerah maupun Pusat. Kebanyakan mereka itu adalah ‘calo’ dan ‘tukang gadai.’
Perubahan tidak datang begitu saja tanpa partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat harus proaktif untuk merubah dirinya agar dapat maju. Maka ketika mereka akan melaksanakan Pemilu nanti, tentu saja tidak akan memilih para tukang kecap, yang mengumbar janji-janji palsu. Masyarakat harus benar-benar memilih yang memang memperjuangkan aspirasinya. Sudah saatnya budaya primordial dan mental priyayi dikikis dan digantikan ke budaya ‘positive thinking’ dan bersatu padu menuju kemajua bersama. Budaya yang mengedapankan usaha dan kerja keras, menghargai proses serta budaya kritis yang membangun bukan budaya kritik dangkal yang hanya menggerutu tanpa solusi bahkan memprovokasi. Budaya yang selalu mengedepankan solusi untuk kemaslahatan orang banyak, artinya kehadirannya adalah solusi bukan masalah. Melalui FIP, mari kita kampanyekan pendidikan politik yang baik agar para pemilih nanti benar-benar berpikir jauh ke depan, khusus daerah pemilihan daerah kita, Humbahas.
Horas…
Komentar ni Tokke Latteung :
1. Ai argani situhoron nuaeng, bah!!!..naek do arga ni jolma, alias arga ni suara bah….(he..he,…he), turunkan harga sembako, otomatis harga ni hosa pe tong do turun ateh!!!
2. Molo binandikkon nuaeng tu arga ni hosa di pemilihan Kep-des, tottu ummarga ma di pemilihan Leg….
3. Inilah yang dinamakan ONANI POLITIK, sor sendiri, melakukan sendiri, dan menikmati sendiri…heheheh
artikel ini dibaca sebanyak
kali
Komentar via ID Facebook Anda, silahkan Login...:
Tokke Latteung..sarupa do tahe ONANI POLITIK dohot MASTURBASI OTAK…?
Horas
[Balas...]
Yang kedua adalah pendidikan terhadap para legislator. Dewan yang terpilih memasuki dunia baru, khususnya para anggota dewan yang baru terpilih. Mereka berhadapan dengan suatu sistem pemerintahan yg rumit namun konsisten. Pemerintah daerah selaku pelaksana pemerintahan (dalam hal ini adalah “musuh” para anngota dewan) sering tahluk dengan permainan mereka yg sudah stabil dan dominan. Nah oleh karena itu dipentingkan pendidikan terhadap para anggota dewan. FES dan FNS, organisasi politik dari Jerman di Indonesia menfokuskan program-program mereka untuk melatih dan mendidik para anggota dewan. Hal ini sangat bermanfaat bagi para anggota dewan dalam menghadapi polemik dengan Pemda.
Kita bayangkan saja seorang pendeta atau sittua, atau tokoh adat atau bahkan preman pasar yang terpilih menjadi anggota dewan. Setelah terpilih menjadi anggota dewan, dia harus berurusan dengan draft perda-perda yg memusingkan kepala. Dia harus memberikan argumentasi yg sering ditentang oleh orang atau fraksi lain. Padahal selama ini, pendeta/sittua atau bahkan raja adat tidak pernah ditentang orang. Semua pendapatnya selalu cenderung diiyakan oleh orang lain.
Jadi selain memilih orang yang tepat, juga diperlukan pendidikan tingkat lanjut bagi para anggota dewan yang terpilih. Apakah FIP yang melaksanakan? Yang melaksanakan tidak mesti FIP, tetapi jaringan FIP bisa diarahkan menuju program ini.
Songoni ma jolo parbaritaan dihita sadarion
Horas,
swy
[Balas...]
dungi dialusi situan na torop “olop-olop….dia piso-pisona…….”
[Balas...]