Illegal Loging di Pakkat

Doloksanggul (SIB)

Anggota DPRD Humbahas melaporkan kasus illegal logging ke Polsek Pakkat Humbahas, Sabtu (24/7) lalu sekitar pukul 17.00 WIB. Kasus illegal logging ini dilaporkan Ketua FPPRN Humbahas Jikson KP Manik didampingi anggota DPRD Humbahas lainnya Saritua Silitonga, Parma Pasaribu dan Ronal Tinambunan dengan Laporan Polisi (LP) nomor : LP/18/VII/2010/Hbs Pkt diterima Aiptu Pol Amri di Polsek Pakkat.

Temuan kasus ini muncul ke permukaan, saat anggota DPRD Humbahas turun ke lapangan sehubungan LKPj Bupati Humbahas Tahun Anggaran 2009. Di lapangan, wakil rakyat itu menemukan satu truk bernomor B 9459 XT warna silver tepatnya di jalan umum Pakkat Doloksanggul yaitu di Dusun Parluasan Desa Pakkat Hauagon Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbahas, bermuatan balok sebanyak 50 batang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter berasal dari Dusun Sihombang Desa Lumban Tongatonga Kecamatan Pakkat dengan pengemudi berinisial SP.

Ketika anggota DPRD mempertanyakan izin, SP hanya bisa memperlihatkan fotocopy surat izin No 99 tahun 2010. IPHTM itu atas nama PMPS berlokasi di Temba Desa Purba Bersatu Kecamatan Pakkat dengan luas 4,65 Ha dan target volume 1452,32 meter kubik. Selanjutnya anggota DPRD itu turun ke lokasi penebangan dan ternyata izin disalahgunakan. Jikson KP Manik didampingi Manatar Simanullang, Saritua Silitonga, Parma Pasaribu, Senin (26/7) ketika ditanya wartawan di ruang kerjanya mengatakan Pemkab Humbahas harus mengawasi perizinan yang dikeluarkan dan harus turun ke lokasi izin yang diberikan karena mengakibatkan kerugian pada masyarakat. “Perambahan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbahas dan mungkin Kadisnya pun tidak menguasai lokasi, makanya izin tersebut di keluarkannya.

Untuk ini Dinas Kehutanan yang dituntut untuk mempertanggungjawabkannya,” ujar Jikson Manik. Saritua Silitonga juga sangat menyesalkan pihak Kehutanan Humbahas yang memberikan izin IPHTM di Kecamatan Pakkat karena tanah di daerah tersebut rawan longsor.

Maka Saritua Silitonga dengan tegas meminta kepada pemerintah supaya izin IPHTM di Kecamatan Pakkat harus dicabut dan tidak mengeluarkannya lagi, karena sangat merugikan masyarakat. Karena temuan di lapangan banyak ruas jalan yang rusak diakibatkan truk-truk pengangkut balok yang bermuatan lebih dari tonase yang sampai 30–40 ton. “Yang sangat disayangkan ada perkerasan jalan dari PNPM yang baru siap dikerjakan sudah rusak.

Diduga keras, pemerintah dan dinas terkait terkesan tutup mata dan tidak tertutup kemungkinan aparat keamanan ikut bermain. Jangan-jangan pemerintah ada main mata dengan pengusaha illegal logging dan aparat tertentu,” tegas Saritua.

Sementara itu Ketua Komisi C Manatar Simanullang sangat mengharapkan kasus seperti ini jangan terulang lagi di Humbahas. Pemerintah harus proaktif untuk mengawasi setiap izin yang dikeluarkan dan bila perlu IPHTM jangan dikeluarkan. Saat ini Pemerintah Pusat dan Kapolri sedang gencar-gencarnya memberantas illegal logging dan menganjurkan untuk menanam pohon untuk menghindari pemanasan global.

“Haruskah kita membiarkan penebangan itu? dan dalam kasus ini pihak DPRD akan terus mengikutinya dan aparat penegak hukum harus memproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pelakunya harus diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya,” ujar Manatar. (T10/q)

Berita lain ...

• Buruh Bekasi Mogok Kerja dan Gelar Sweeping di Cikarang
• Buruh Bekasi hentikan mesin produksi kawasan industri
• Perkampungan di Sumut Dikeluarkan dari Register 44
• Ada Agenda Bisnis Mencurigakan Dibalik Konversi BBM ke BBG
• Selamat Hari Natal